Doa Warga Raja Ampat: Petahana Harus Tumbang dan Kami Memilih Kotak Kosong

 

WAISAI - Sekumpulan warga Kabupaten Raja Ampat, mengadakan doa bersama-sama yang mempunyai tujuan ingin calon petahana roboh dalam Pemilihan kepala daerah 2020 dan menampik calon tunggal.

Faedah Nasi Putih Untuk Ayam

Mereka siap juga memenangi kotak kosong bila calon cuma satu pasangan calon saja. Video doa bersama-sama itu juga trending di sosial media dengan waktu seputar 5 menit serta sudah diberikan beberapa ratus kali oleh beberapa warganet, yang diupload oleh salah seorang netizen Semuel Titus Rumbarak.

Mirisnya tempat mereka berdoa tidak jauh dari beberapa ribu massa partisipan menemani pendaftaran akan calon bupati serta akan calon wakil bupati Raja Ampat, Papua Barat, Abdul Faris Umlati serta Orideko Iriano Burdam ke KPUD untuk mendaftarkan, Sabtu (05/9/2020).

Mereka mengadakan acara doa bersama-sama supaya Pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 kedepan tidak pilih calon tunggal, tetapi akan ada calon yang lain untuk menaklukkan petahana.

"Biarkanlah semuanya jadi catatan riwayat jika kami tetap menangis cuma untuk tuntut sebua keadilan serta menangis untuk keterpihakan hukum. #SALAMANAKNEGERI, RAJA AMPAT, 05 SEPTEMBER 2020," catat Semuel dalam caption upload atau posting-an videonya.

Dalam doa bersama-sama itu diperintah langsung oleh tokoh gereja di Raja Ampat, yaitu pendeta Padwa yang disebut Ketua Klasis Gereja Kristen Injili (GKI) Kota Waisai Raja Ampat.

Dalam pekerjaan itu, masyarakat ditempat yang beberapa ialah warga pribumi, lakukan doa bersama-sama pas di perapatan jalan, sekitar 100 mtr. dari kantor KPUD Raja Ampat.

Fakta mereka pilih tempat ini supaya tidak ada perselisihan dengan massa simpatisan yang mengarak pasangan AFU-ORI dan serta aparat Kepolisian yang tengah berjaga-jaga di kantor KPUD Raja Ampat.

Dalam pekerjaan doa bersama-sama itu, Pendeta Padwa mengutarakan doa bersama-sama ini untuk doa spesial buat untuk hari esok Kabupaten Raja Ampat. Disamping itu menurut Padwa, mereka berdoa supaya pejabat parpol di Jakarta bisa pikirkan lagi pemberian surat suport pada calon petahana Abdul Faris Umlati.

Pimpinan Partai politik di Jakarta, bisa memberi suport pada calon yang lain supaya pemilihan kepala daerah bupati serta wakil bupati di Raja Ampat dapat berjalan dengan cara demokratis.

"Kami berdoa bersama-sama untuk hari esok Raja Ampat ini. Sangkanya beberapa pejabat partai di Jakarta bisa pikirkan lagi ketetapan mereka serta menggagalkan ketetapan partai dan mengeluarkan surat ketetapan pada calon bupati serta wakil bupati lain, hingga pemilihan kepala daerah di Raja Ampat berjalan dengan cara demokratis. Warga telah tidak ingin diperintah bupati yang saat ini, karena itu suport parpol diambilnya semua," kata Pendeta Padwa buka kegiata doa bersama-sama itu.

Selanjutnya Padwa menjelaskan, dalam Pemilihan kepala daerah sekarang ini, si petahana Abdul Faris Umlati, ini bukan Orang Asli Papua (OAP), hingga semaunya saja membuat kebijaksanaan serta meremehkan keinginan besar OAP. Oleh karenanya, warga Raja Ampat harus berpadu untuk menantangnya.

"Anak-anakku, esok kita akan membuat kembali lagi Raja Ampat serta kembali pada kampung kita semasing. Kita akan hadapi kotak kosong. Ia (petahana) bukan anak negeri ini. Serta dari kita punyai, hasilnya (yang dipunyai petahana). Ia membesarkan hati diri serta hari inilah bersorak-sorak," tegasnya sekalian meniadakan air matanya.

Dalam acara pemilihan kepala daerah bupati serta wakil bupati di Papua serta Papua Barat, mendekati penutupan pendaftaran pasangan calon pada Minggu (6/9/2020) ini hari, Majelis Rakyat Papua serta Papua Barat sudah keluarkan pernyatan tegas dimana mereka menampik calon bupati serta wakilnya yang bukan asli orang Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timorius Murib, menjelaskan penyalonan beberapa orang bukan asli Papua harus diurungkan, sebab dipandang tidak penuhi undang-undang otonomi spesial, yakni klausal 28 ayat 1, 3, serta 4.

"Ayat 3 dalam uu otsus tercatat, "rekrutmen politik oleh parpol di Propinsi Papua dilaksanakan dengan mengutamakan warga asli papua," jelas Murib.

Timotius menerjemahkan isi klausal itu jika calon gubernur serta wakilnya dan calon bupati serta wakilnya harus orang asli papua dan mendapatkan lampu hijau dari MRP.

"Yang kita perjuangan baik calon bupati serta wakil bupati orang Papua, tidak ada fifty-fifty yakni calon bupati papua serta wakilnya non-Papua," tutur Timotius Murib.

Timotius akui cemas bila kepala wilayah datang dari masyarakat pendatang akan melahirkan kebijaksanaan yang diskriminatif serta tidak memihak pada rakyat Papua.

Disamping itu, dalam Pemilihan kepala daerah Bupati serta Wakil Bupati Raja Ampat, si petahanam Abdul Faris Umlati adalah politisi dari partai Demokrat. Faris sendiri adalah Ketua DPD Demokrat Papua Barat, yang sukses mendudukan sembilan kader paling baik asal Partai Demokrat menempati bangku DPRD Kabupaten Raja Ampat.

Dalam pemilihan kepala daerah kesempatan ini, Faris ambil putra asli Papua asal Raja Ampat, Orideko Burdam, yang disebut seorang ASN dengan kedudukan paling akhir Kepala BPKAD Raja Ampat menjadi wakilnya. Kedua-duanya di angkat serta dibantu oleh 10 parpol.